Pembangunan Ekonomi di Papua Selama 5 Tahun Terakhir

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yangdiproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10).

Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilanpembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) juga didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat menjadi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di dalam suatu wilayah seperti pertambahan jumlah dan produksi barang-barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, perkembangan barang manufaktur, dan sebagainya.

Dengan demikian, untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat, maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atau Gross Regional Domestic Product (GRDP). PDRB atau GRDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun.

Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asmat secara umum mengalami melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Asmat tahun 2014 sebesar 6,08 persen. Nilai ini lebih kecil dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang laju pertumbuhannya mencapai 7,00 persen. Selama kurun waktu 2011-2014, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Asmat menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun ke tahun, yakni 8,78 persen tahun 2011; 7,13 persen tahun 2012; 7,00 persen tahun 2013 dan 6,08 persen tahun 2014.

Pada tahun 2014, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dan Konstruksi (lapangan usaha sekunder), dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 12,53 persen dan 10,62 persen. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terbesar selanjutnya adalah kelompoklapangan usaha tersier, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Pendidikan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, masing-masing sebesar 10,04 persen; 6,97 persen dan 6,37 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha lainnya memiliki pertumbuhan di bawah 6,00 persen bahkan beberapa lapangan usaha memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Terdapat tiga lapangan usaha yang pertumbuhannya negatif , yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (-6,15 persen); Jasa Keuangan dan Asuransi (-1,99 persen); dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (- 1,10 persen).

Pertumbuhan Ekonomi Papua Tahun 2014

Abstraksi

Perekonomian Papua tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 123,179 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 39,85 Juta.

Ekonomi Papua tahun 2014 tumbuh 3,25 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 7,91 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,96 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor Luar Negeri sebesar 105,27 persen.

Ekonomi Papua triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar -7,39 persen turun bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,71 persen.

Ekonomi Papua triwulan IV-2014 mengalami kontraksi -4,21 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi tambang bijih logam yang tumbuh minus 16,08 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen Ekspor Luar Negeri.

PERTUMBUHAN EKONOMI PAPUA TAHUN 2015

EKONOMI PAPUA TAHUN 2015 TUMBUH 7,97 PERSEN

TUMBUH LEBIH CEPAT DIBANDING TAHUN LALU

A. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015

Grafik 1. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB

Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2015

 Perekonomian Papua tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

atas dasar harga berlaku mencapai Rp 152.125,95 triliun dengan PDRB perkapita mencapai Rp 48,30

Juta.

 Ekonomi Papua tahun 2015 tumbuh 7,97 persen, bergerak lebih cepat dibanding tahun 2014 (3,81

persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh  Lapangan  Usaha Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,03 persen.

 Ekonomi Papua triwulan IV-2015 bila dibandingkan triwulan IV-2014 (y-on-y) mengalami percepatan

sebesar   14,08 persen, sementara pertumbuhan triwulan IV-2014 minus 9,82 persen.

 Ekonomi Papua triwulan IV-2015 mengalami percepatan dengan tumbuh 7,18 persen bila dibanding

triwulan III-2015 (q-to-q), yang  disebabkan oleh meningkatnya produksi tambang bijih logam yang

tumbuh 7,79 persen.

PERTUMBUHAN EKONOMI PAPUA TRIWULAN III-2016

EKONOMI  PAPUA TRIWULAN III-2016 MELONJAK NAIK DENGAN TUMBUH 20,65 PERSEN

JAUH LEBIH CEPAT DIBANDING TAHUN LALU YANG TUMBUH 2,54 PERSEN

A. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2016 Terhadap Triwulan III-2015 ( Y o Y)

Grafik 1. Pertumbuhan ( Y o Y) dan Distribusi PDRB

Lapangan Usaha Provinsi Papua Triwulan III-2016*⁾ (Persen)

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

 Perekonomian Papua triwulan III-2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas

dasar harga berlaku mencapai Rp 48,20 triliun.

 Ekonomi Papua triwulan III-2016 (y o y), melonjak naik karena mampu tumbuh mencapai 20,65 persen,

bergerak jauh lebih cepat dibanding triwulan III-2015 (2,54 persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi

dicapai oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang naik 42,25 persen dan terendah oleh

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh minus 0,18 persen.

 Ekonomi Papua triwulan III-2016 (q to q) mengalami lonjakan dengan tumbuh sebesar 21,42 persen bila

dibanding triwulan II-2016. Pertumbuhan yang cukup tinggi dikarenakan adanya pertumbuhan Lapangan

Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 53,22 persen.

 PDRB per Kapita Papua triwulan III-2016 mencapai Rp 14,96 Juta, meningkat dari triwulan II-2016 (q to q)

yang sebesar Rp 12,87 Juta (naik 16,25 persen).                                    Berita Resmi Statistik No. 59/11/94/Th. IX, 7 November 2016 2

Perekonomian Papua triwulan III-2016 (y on y) melonjak naik karena mampu tumbuh sebesar 20,65

persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yang merupakan

penyumbang perekonomian terbesar Papua (39,63 persen), tumbuh 42,25 persen. Pertumbuhan yang besar

disebabkan oleh hasil produksi bijih logam yang  jauh lebih tinggi  dibanding keadaan triwulan III-2016.

Sedangkan lapangan usaha yang mempunyai peranan terbesar kedua dan ketiga yaitu lapangan usaha

Konstruksi (12,14 persen)  juga mampu tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 10,69 persen. Lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan penyumbang ketiga perekonomian Papua (11,27 persen)

hanya tumbuh 0,03 persen.  Selain itu lapangan usaha Jasa Keuangan  dan Asuransi  menjadi satu-satunya

lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif di triwulan ini. Penurunan ini diduga karena menurunnya

aktivitas lembaga keuangan  yang di antaranya disebabkan kredit baru yang disalurkan pada triwulan ini

mengalami perlambatan.

Bank Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2017 hanya dikisaran 3-3,5 persen disebabkan tidak beroperasinya perusahaan tambang PT Freeport Indonesia (Freeport) dalam dua bulan terakhir.

“Sektor tambang masih dominan hingga 40 persen kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi Papua, tapi tak beroperasi akibat kisruh dengan pemerintah, prediksi kami pun terjadi minus pada sektor ini, namun secara keseluruhan kami menilai pertumbuhan ekonomi Papua masih positif,” kata Joko Supratikto, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, di Kota Jayapura, Kamis, 6 April 2017.

Sebelumnya, Joko mengatakan, pertumbuhan ekonomi Papua yang baru 9 persen, jika tanpa tambang maka hanya sekitar 6,2 persen. “Jika terjadi keterlambatan ekspor, pertumbuhan kurang dari lima atau sekitar 3,5 persen selama 2017, kalau keterlambatan sampai setengah tahun,” katanya.

Joko menambahkan, akan melakukan upaya agar Papua tak bergantung dari pertambangan, salah satunya bekerjasama dengan pemerintah daerah di lima wilayah adat yang memiliki komoditi unggulan tersendiri.

“Potensi tertinggi di Papua selain pertambangan, yang paling menonjol juga perikanan, karena di Papua merupakan penghasil ikan yang cukup tinggi. Selain itu, juga pertanian, terutama padi dari Merauke dan Nabire yang coba kami upayakan untuk terus dinaikkan produksinya,” jelas Joko. ***(Syahriah)

  (Sumber : KabarPapua.co, 30/03/2017)

Sumber :

http://www.asmatkab.go.id/page/pertumbuhan-ekonomi

http://papua.bps.go.id/Brs/view/id/56

http://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160205105010.pdf

http://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20161107134541.pdf

http://welovepapua.id/2017/04/07/tahun-2017-pertumbuhan-ekonomi-papua-hanya-35-persen/

Nama Kelompok    : Firabian Arisya

                                  Dewy Purnama Sari

                                  Mahatir Al Maulana

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Turki Selama 5 Tahun Terakhir

A. PENGANTAR

Republik Turki adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.

Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang dinamakan Turki pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin dipercepat setelah kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikert. Beberapa Beylik (Emirat Turki) dan Kesultanan Seljuk Rûm memerintah Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol. Mulai abad ke-13, beylik-beylik Ottoman menyatukan Anatolia dan membentuk kekaisaran yang daerahnya merambah kebanyakan Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang Dunia I, sebagian wilayahnya diduduki oleh para Sekutu yang memenangi PD I. Mustafa Kemal Atatürk kemudian mengorganisasikan gerakan perlawanan melawan Sekutu. Pada tahun 1923, gerakan perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki Modern dengan Atatürk menjabat sebagai presiden pertamanya.

Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur darat di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang bertambah pesat.

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan bersatu. Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB , Organisasi Konferensi Islam (OKI),  OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949,[8] dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.


B. SISTEM KEPEMERINTAHAN TURKI

Turki yang pada awalnya merupakan kesultanan besar dimasa Dinasti Utsmany, kini telah menjadi Republik Turki. Pemerintah pusat Turki memiliki kuasa besar atas pemerintahan lokalnya. Hal ini dikarenakan bentuk negaranya yang berbentuk kesatuan.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Turki adalah Sistem Pemerintahan Parlementer. Presiden selaku kepala Negara dan Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Sejak amandemen konstitusi 2007, Presiden Turki dipilih oleh Parlemen (The Grand National Assembly/TGNA). Presiden terpilih kemudian mengangkat Perdana Menteri. Perdana Menteri kemudian menyusun Dewan Menteri, dengan susunan yang telah disetujui oleh Presiden. Presiden tidak dapat memberhentikan Menteri tanpa proposal dari Perdana Menteri. Perdana Menteri-lah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di Turki. Perdana Menteri dan Dewan Menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, melainkan bertanggung jawab kepada Parlemen.

Presiden Turki bukan semata-mata “simbol” negara saja. Presiden punya kewenangan mengembalikan seluruh produk undang-undang (kecuali UU Anggaran) kepada Parlemen untuk dipertimbangkan kembali keberlakuannya. Dan jika Parlemen berkeras untuk tetap memberlakukan tetapi Presiden menolak, Presiden dapat memanfaatkan Mahkamah Konstitusi guna memutuskannya. Selain itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengadakan Pemilu ulangan jika terjadi kebuntuan politik. Peran Presiden yang besar juga terlihat dalam kewenangannya untuk memutuskan penggunaan Angkatan Bersenjata Turki, mengangkat kepala-kepala Staf Angkatan Perang, dan bersama-sama TGNA (Turkish Grand National Assembly) berposisi selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang. TGNA sendiri adalah badan legislatif Turki yang berkuasa membuat UU-nya tidak bisa didelegasikan kepada badan lain. Anggotanya terdiri atas 550 orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Masa tugasnya 5 tahun. Presiden Turki juga memiliki sharing kuasa eksekutif dengan Perdana Menteri.

C. PEREKONOMIAN

Pada tahun 1923 – 1983, Turki mengambil pendekatan kuasa kenegaraan dengan perencanaan ketat terhadap APBN dan pembatasan sektor privat, perdagangan luar negeri, arus mata uang dan FDI. Pada tahun1983, PM Turgut Ozal melakukan pembaharuan ekonomi berorientasiswasta dan pasar, pembukaan hot money untuk meningkatkan pertumbuhan. Selanjutnya pada tahun 1994 dan 1999, resesi ekonomi dan krisis finansial membuat pertumbuhan menjadi lambat. Pada tahun 2001, reformasi keuangan, inflasi menjadi satu digit, FDI meningkat dan pengangguran menurun. Secara bertahap ekonomi menjadi terbuka dengan pengangguran intervensi pemerintah terhadap perdagangan luar negeri, investasi dan privatisasi industri dan liberalisasi sektor swasta. Sedangkan pada tahun 2002–2007, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 % menjadi negara dengan pertumbuhan cepat. Tetapi, dalam 2008 pertumbuhan menurun 1% dan 2009 dilanda krisis ekonomi global, baru pulih dalam 2009 dengan pertumbuhan 8 % dan tingkat pengangguran 10 %.
Pada tahun 2008, Turisme mencapai 31 juta orang dan menghasilkan devisa USD 22 milyar. Hal ini merupakan perkembangan baik, mengingat selama 26 tahun sektor tourism telah menjadi andalan. Peningkatan terjadi di sektor perbankan, konstruksi, peralatan rumah tangga, elektronik, tekstil, oil refining, produk  petrokimia, makanan, pertambangan, besi dan baja, industri mesin,dan otomotif. Dalam 2008 Turki adalah produsen sepeda motor dan perkapalan. Ekonomi Turki mengandalakan industri di kota-kota besar dan ketergantungan pada sektor pertanian semakin menurun.Walau begitu, sektor tradisional tetap menjadi andalan.
Pada tahun 2010, sektor pertanian menyumbang 9 % GDP, sektor industri 26%, sektor jasa 65%, pertanian masih menanggung 24,7% lapangan pekerjaan. Tahun 2011, pertumbuhan luar biasa kredit konsumen telah membuat defisitakun dan GDP menjadi 8%. Laporan IMF menyatakan bahwa ancaman krisis Eropa sedang membelit Turki, kredit tidak mudah lagi dan inflasi 10,6 % untuk 2012. Keberhasilan ekonomi telah menempatkan Turki pada posisi sederajatMexico dan Korea Selatan. Hubungan ekonomi dengan Jerman dan ArabSaudi, Iran, dan Irak telah membantu meningkatkan sektor perdagangan. Kebijakan mengatasi CAD dengan hot money akan membuat kondisi ekonomi rentan karena modal ini segera keluar kalau krisis terjadi. Perlu diketahui bahwa sebelum krisis keuangan sebagian besar investasi adalah bidang perbankan. Krisis keuangan 2001 dikoreksi dengan reformasi ekonomi telah berhasil meningkatkan pendapatan perkapita sebesar $10.000. Pasar domestik membesar.Interest Rate Zero di negara-negara kaya telah membuat masalah bagi Turki yang memiliki bunga tinggi.
Sejak 1990an pembangunan dikendalikan oleh negara berubah menjadi berorientasi pasar. Perang Teluk 1991 dan embargo Irak menjadi semakin sulit, terutama untuk mengurangi sektor pertanian subsistensi meskipun modern industritelah tumbuh di wilayah bagian barat.Wilayah Anatolia bagian Timur masih terbelakang. Reformasi pasar dilaksanakan dalam 1980an. Meskipun demikian, perusahaan negara masih memegang dominasi, terutama proses bahan baku dan manufatur industri berat dan produk militer. Perusahaan kecil mendominasi sektor swasta menghasilkan barang konsumsi dan intermediate goods untuk pasar domestik dan luar negeri. Sektor jasa adalah sangat beragam meliputi kelompok pemasar orientasi ekspor, perbankan skala dunia, pekerja toko kecil dan perorangan domestik. Pada tingkat lebih tinggi, periode 200 tahun terakhir Turki telah melaksanakan transformasi kedalam bangsa industri modern Eropa.
The Tanzimat (reorganisasi) 1839-1878 suatu reorientasi ekonomi menuju peningkatan industri lokal telah memperdalam jurang hutang Turki pada kekuatan imperial barat. Sampai dengan menjelang pembentukan Republik Turki kondisi ketergantungan ini membuat kemunduran ekonomi. Perencanaan negara telah diambil mengikuti model Uni Soviet. Dalam1930-1980 Industri Substistusi Impor dilaksanakan dengan cara memperkuat perusahaan negara dan perencanaan pembangunan. Kebijakan ekonomi ini menciptakan ekonomi campuran, dimana pembangunan industri dipercepat. Tetapi, masa setelah perang dunia II kemunduran terjadi sebagai akibat intervensi negara terlalu besar, dan perusahaan negara 40% dari total industri manufaktur. Mejelang 1980 sektor perusahaan negara tidak efesien dan offerstaffed. Kehilangan berbentuk defisit anggaran belanja. Target perencanaan negara sering terlalu ambisius, tetapi ada pengabaian sektor pertanian. Industri substitusi impor tidak tidak mendorong ekspor tidak pula mendorong import, akibatnya perdagangan menjadi defisit karena import teknologi. Pertumbuhan mengalami penurunan dan produksi dibiayai oleh pinjaman. Akibatnya adalah defisit neraca pembayaran.

2.1.Potensi Ekonomi

Sebagian besar pendapatan yang didapatkan oleh Turki berasal dari sektor wisata atau pelancong di Turki. Sektor wisata adalah salah satu sektor yang paling dinamik dan berkembang di Turki. Menurut agen perjalanan TUI AG dan Thomas Cook, 11 dari 100 hotel terbaik di dunia terletak di Turki. Pada tahun 2005, terdapat 24,124,501 pengunjung ke Negara tersebut dan memberikan sumbangan sebesar $1.82 bilion untuk pendapatan Turki, dengan pengeluaran purata $679 pada pelancong. Sedangkan pada tahun 2008, jumlah pengunjung meningkat menjadi 30,929,192, yang memberikan sumbangan $2.19 bilion terhadap pendapatan Turki.
Selama bertahun-tahun, Turki telah muncul sebagai destinasi pelancongan popular bagi banyak orang Eropa, bersaing dengan Yunani, Itali dan Spanyol. Resorts di wilayah seperti Antalya dan Muğla (yang terletak di Riviera Turki) telah menjadi sangat popular di kalangan para pelancong.

2.2.Pendapatan Perkapita

Dalam 8 tahun masa kepemimpinan PM Erdogan, Turki berhasil meningkatkan taraf ekonominya sampai 3 kali lipat; pendapatan perkapita negara itu mampu meningkat dari USD 3,492 menjadi USD 10,079 atau naik 288%. Dengan pencapaian ini PM Erdogan dan partainya dapat membuktikan banyak hal pada sikap skeptic pemimpin-pemimpin dunia khususnya regional Eropa dan Timur Tengah ketika Erdogan dan partainya AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) pertama kali memenangi pemilihan umum pada 8 tahun lalu. Partai yang beraliran islam moderat ini mampu membuktikan bahwa partai Islam dapat hidup berdampingan dengan konstitusi sekuler negara Turki, bahkan dengan gemilang mempersembahkan pembangunan ekonomi yang mengagumkan, pembangunan yang notabene tidak pernah sekalipun dicapai oleh rezim sekuler sebelumnya sejak rezim sekuler Altaturk (Kemal Al Taturk) berkuasa awal abad 20.
Turki sendiri dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kejayaan bangsanya, pilihan strategi dan motivasi pembangunan ekonomi serta bentuk diplomasi luar negeri Turki pada dasarnya tidak terfokus pada concern dan kemauan negara-negara Eropa. Turki sepertinya memiliki gaya dan skenarionya sendiri, alih-alih berbaik-baik dengan Eropa demi satu tempat keanggotaan di European Union, Turki lebih mengambil gaya diplomasi terbuka dengan memainkan peran yang lebih kuat di wilayah Timur-Tengah dan tetangga di utara, negara-negara pecahan Uni Soviet yang memiliki kesamaan akar budaya dan bahasa. Dengan diplomasi luar negeri yang aktif dan semakin kuat diwilayah regional didukung dengan performa ekonomi dalam negeri yang mengagumkan (terlebih ditengah kecenderungan krisis kawasan tetangganya Eropa), Turki telah berhasil memposisikan diri (atau mungkin juga diposisikan oleh beberapa negara) menjadi role model bagi negara-negara emerging market sekaligus bagi negara-negara muslim. Dengan kondisi dan posisinya seperti itu, tentu Turki semakin kuat secara politik dan ekonomi dalam interaksi global. Perannya semakin diperhitungkan dalam dinamika politik-ekonomi, bukan hanya di dua wilayah strategis; Timur-Tengah dan Eropa, tetapi juga pada tingkat global.


2006 2007 2008 2009 2010
7,150 8,090 8,890 8,700 9,500

Pendapatan Perkapita Turki Tahun 2006- 2010 dalam US$ Menurut Bank Dunia.

Berdasarkan data World Bank pada tahun 2011, berikut 15 negara Islam terkaya di dunia:

1. Qatar, perdapatan perkapita $ 88,919 (2011)
2. Kuwait, perdapatan perkapita $ 54,654 (2011)
3. Brunei, perdapatan perkapita $ 50,506 (2010)
4. United Arab Emirates, perdapatan perkapita $ 48,222 (2011)
5. Oman, perdapatan perkapita $ 28,880 (2011)
6. Arab Saudi, perdapatan perkapita $ 24,434 (2011)
7. Bahrain, perdapatan perkapita $ 23,690 (2011)
8. Turki, perdapatan perkapita $ 16,885 (2011)
9. Libya, perdapatan perkapita $ 16,855 (2009)
10. Malaysia, pendapatan perkapita $ 15,589 (2011)



D. TABEL DAN GRAFIK PDB DI TURKI

Turki PDB	Terakhir	Sebelum Ini	Tertinggi	Paling Rendah	Satuan
Pertumbuhan PDB (q-to-q)	3.80	-2.10	5.60	-5.40	Persen	[+]
Pertumbuhan PDB (y-on-y)	3.50	-1.30	11.70	-14.40	Persen	[+]
PDB	717.88	798.78	823.26	8.02	Usd - Miliar	[+]
PDB Atas Dasar Harga Konstan	429459491.40	402740218.30	429459491.40	148486309.20	TRY-THO	[+]
Produk Nasional Bruto	31671243.40	30367559.60	35262640.50	14600600.00	TRY-THO	[+]
Pembentukan Modal Tetap Bruto	131057114.70	116315589.50	131057114.70	82266.40	TRY-THO	[+]
Pdb Per Kapita	11522.71	11245.78	11522.71	2996.48	USD	[+]
PDB per kapita KKB	19460.48	18992.78	19460.48	10849.05	USD	[+]
PDB Sektor Pertanian	23588634.00	50961791.00	54488486.00	6480266.00	TRY-THO	[+]
PDB dari Konstruksi	31943917.50	30775021.80	32188542.30	5582784.30	TRY-THO	[+]
PDB dari Manufaktur	72255653.00	59060852.00	72255653.00	23491042.00	TRY-THO	[+]
PDB dari Pertambangan	213551.90	164785.90	255476.10	116491.40	TRY-THO	[+]
PDB dari Administrasi Publik	918756.75	943492.18	1002028.84	561744.20	TRY-THO	[+]
PDB Sektor Transportasi	4095462.00	3875510.00	4175844.00	1498463.00	TRY-THO	[+]
PDB dari Utilitas	587421.00	479733.00	716688.00	204058.00	TRY-THO	[+]

Sumber
https://rizatulamalia.wordpress.com/2014/04/29/sistem-pemerintahan-di-turki/
https://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Turki
http://id.tradingeconomics.com/turkey/gross-national-product



Nama Kelompok    : Firabian Arisya
                                  Dewy Purnama Sari
                                  Mahathir Al Maulana

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Serta Langkah dan Kebijakan Yang di Lakukan Pemerintah

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL

Pandangan kemiskinan dari setiap ahli berbeda karena data, dan metode penelitian yang berbeda. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987). Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.

Semenjak gejolak dan kerusuhan sosial merebak di berbagai daerah, kesenjangan sosial banyak dibicarakan. Beberapa pakar dan pengamat masalah sosial menduga bahwa kerusuhan sosial berkaitan dengan kesenjangan sosial. Ada yang sependapat dengan dugaan itu, tetapi ada yang belum yakin bahwa penyebab kerusuhan sosial adalah kesenjangan sosial. Tidak seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial cukup sulit diukur secara kuantitatif. Jadi, sulit menunjukkan bukti-bukti secara akurat. Namun, tidaklah berarti kesenjangan sosial dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini.

1. KEMISKINAN

    Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan). Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan  masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Deskripsi lain, arti definitif kemiskinan yang mulai bergeser misal pada awal tahun 1990-an definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Di penghujung abad 20-an telah muncul arti definitif terbaru, yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

1.     Penyebab kemiskinan:

o Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.

o Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

o Biaya kehidupan yang tinggi.

o Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

2.    Perkembangan tingkat kemiskinan di indonesia

              Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja.

              Laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007 angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp 152.847 per-kapita per bulan.

3.    Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

              Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

              Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

3.Ciri-ciri Kebudayaan Miskin:

(1)fatalisme

(2)rendahnya tingkat aspires

(3)rendahnya kemauan mengejar sasaran

(4)kurang melihat kemajuan pribadi

(5)perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan

(6)Perasaan untuk selalu gagal

(7)Perasaan menilai diri sendiri negative

(8)Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan

(9)Tingkat kompromis yang menyedihkan.

Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metodre psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.

4.Kemiskinan Struktural

Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Selo Sumarjan, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.

Golongan kaum miskin  terdiri dari :

(1)Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri

(2)Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya

(3)Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourerds)

(4)Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).

Kemiskinan struktural meliputi kekurangan sandang dan pangan, kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya.

Beberapa ciri kemiskinan struktural :

(1)Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap hidup dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya)

(2)mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya

(3)Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.

Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada, dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural. Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan prilaku pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi dimensi-dimensi struktural seperti ketergantungan dan eksploitasi. Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengarhui secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk kondisi sosial budaya setempat.

Langkah serta Kebijakan yang dilakukan Pemerintah

Cara –cara yang Pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan

Negara mempunyai cara masing-masing dalam  mengatasi masalah kemiskinan di dalam negaranya, begitupun dengan Negara Indonesia. Kiranya pemerintah Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yang kadang kurang efektif, namun banyak juga yang berpengaruh positif. Inilah beberapa kebijakan yang pemerintah ambil dalam mengatasi kemiskinan:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

2. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok

Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :

•        Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton

•        Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

3. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin

Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

•        Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.

•        Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

•        Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro

•        Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal

•        Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro

•        Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

•        Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil

•        Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

4. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

•        Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan

•        Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

•        Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

•        Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

5. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.

Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

•        Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);

•        Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);

•        Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;

•        Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit

6.  Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :

•        Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)

•        Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

•        Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

•        Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).

•        Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan

7. Membangun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

KUR merupakan kredit program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007. KUR ditujukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tambahan dengan plafon maksimal Rp 500 juta. Bank bersedia menyalurkan KUR karena kreditnya dijamin oleh pemerintah.

Selain program KUR, pemerintah juga menyiapkan program dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tentu saja program  ini juga akan bersinergi dengan program pemberdayaan sector UMKM. Program ini dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih di kenal dengan singkatan PNPM.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diresmikan oleh Presiden SBY pada Februari 2007 ini diharapkan dapat menjangkau 31,92 juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 7,96 juta keluarga miskin. Pada tahun 2007 program PNPM ini ditujukan bagi 2.891 kecamatan yang terdiri dari 2.057 kecamatan dalam PNPM Pedesaan dan 834 kecamatan dalam PNPM Perkotaan yang tersebar di 33 Provinsi. Setiap kecamatan akan mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) antara Rp 500 juta dan Rp 1,5 miliar per tahun yang disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di tiap kecamatan.

Melalui program ini, sebanyak 31,92 juta penduduk miskin diharapkan dapat tertanggulangi. PNPM Pedesaan akan menjangkau 21,92 penduduk miskin, sedangkan PNPM Perkotaan mencakup sekitar 10 juta penduduk miskin. Adapun lapangan kerja baru yang tercipta adalah 12,5-14,4 juta per tahun dengan asumsi di setiap kecamatan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada 8-20 desa yang berpartisipasi dengan asumsi setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru per tahun.

Jumlah dana PNPM untuk tahun 2007 diperkirakan Rp 4,43 triliun yang terbagi atas PNPM Pedesaan Rp 2,48 triliun dan PNPM Perkotaan Rp 1,95 triliun. Dari dana Rp 4,43 triliun, sebesar 3,62 triliun dari APBN 2007 dan sekitar Rp 813 miliar merupakan kontribusi APBD pemerintah daerah melalui mekanisme cost sharing.

Berikut adalah cara pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, masih banyak lagi program yang telah pemerintah canangkan untuk mengatasi kemiskinan namun masih belum terealisasi dengan sempurna. Kita sebagai warga Negara yang baik harusnya turut membantu pemerintah dalam mengatasi kemsikinan. Karena pemerintah bukan apa-apa tanpa peran kita sebagai masyarakat, berikut adalah cara yang saya tambahkan, yang mungkin kita dapat lakukan dan juga semoga pemerintah mampu menjalankannya dengan baik, yaitu :

•        Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.

•        Menghapuskan korupsi. Sebab, korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masayarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya. Pemerintah memang telah menjalankan program ini, namun belum dapat terealisasikan dengan baik.

•        Menggalakkan program zakat. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam Islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyakrat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai mencapai angka 1 trilliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

2. KESENJANGAN SOSIAL

Kesenjangan sosial  diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.

Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada dua faktor yang dapat menghambat.

Faktor-faktor Kesenjangan Sosial:

1.Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal),

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan.

2.Faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang (factor eksternal),

Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau  memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural

Kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan struktural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan struktural. Ketidakberdayaan (politik) dan kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah ditaklukkan dan dituntun untuk mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa dan pengusaha. Apalagi tatanan politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa dan pengusaha.

Pemecahan dan Solusi Kesenjangan Sosial Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang besar dan salah satu negara yang memiliki kepulauan yang banyak serta letaknya berjauhan. Kesenjangan sosial sangatlah mungkin terjadi di Indonesia karena banyak daerah-daerah terpencil yang terisolir dari keramaian. Dan Indonesia adalah suatu negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi, di dunia Indonesia masuk dalam 5 besar negara terkorup.Sebenarnya Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan menjadi negara yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Kerana Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah tetapi kenapa masih terjadi kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Ini menjadi pertanyakan besar yang perlu adanya jawaban dan titik terang. Dalam hal ini merupakan tugas bagi pemerintah sekarang,bagaimana lebih menyejahterakan masyarakat serta meminimalis kesenjangan sosisal. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemecahan kesenjangan sosial yang terjadidi masyarakat.

Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia:

1. Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.

2. Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hokum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok.

Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegagakkan bagaimana tidak! Seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka menyiksa dengan tidak prikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.

2.Masalah Kesenjangan Sosial

1. Kemisikinan, Meski saat ini angka pertumbuhan ekonomi bangsa kita terus menunjukan grafik kenaikan namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di sekitar kita yang hidupnya masih berada di bawah standar yang layak. Ini menjadi masalah sosial yang bisa kita temukan dengan mudah baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

2. Lapangan kerja, Masalah sosial yang satu ini bisa mendorong timbulnya masalah lain yang tidak kalah seriusnya yaitu meningkatnya angka kriminalitas, kehidupan suatu keluarga yang tidak harmonis, rasa frustasi dan lain lain. Hal ini juga menjadi urusan yang butuh penanganan serius.

3. Kesenjangan sosial, Masalah sosial ini juga bisa menimbulkan efek yang lain. Misalnya terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang mampu dan kelebihan harta serta orang yang hidupnya selalu dalam kondisi yang pas pasan saja. Hal ini bisa menimbulkan rasa kecemburuan yang tinggi sehingga menghilangkan rasa persaudaraan di masyarakat.

4. Kemacetan lalu lintas, Masalah sosial yang satu ini lebih sering terjadi terutama di kota-kota besar. Padahal efek dari kemacetan ini juga bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Misalnya karena harus antri di keramaian lalu lintas orang akan kehilangan waktu untuk bekerja atau kegiatan lain yang bersifat produktif.

5. Disiplin yang kurang, Hal ini menjadi masalah sosial yang paling punya pengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah atau negara. Namun untuk menangani masalah yang satu ini memang dibutuhkan kerja  keras dan waktu yang cukup lama. Karena untuk menghilangkan problem yang kadangkala sudah menjadi budaya ini butuh pemahaman yang cukup dalam warga.

4.BEBERAPA INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

1.Indikator Kesenjangan

Cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga group :

40% penduduk dengan pendapatan rendah,

40% penduduk dengan pendapatan menengah,

20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.

 Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

2.Indikator Kemiskinan

Karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan  minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu :

1.Pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach)

Basic Needs Appoarch merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2.Pendekatan Head Count Index

Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food line).

III KESIMPULAN

Jadi  kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan struktural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Kendati faktor internal dan kebudayaan (kebudayaan kemiskinan) mempunyai andil sebagai penyebab kesenjangan sosial, tetapi tidak sepenuhnya menentukan.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu  masalah besar. banyak studi empiris yang memang membuktikan adanya suatu relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan  tingkat kemiskinan, hubungan negatif tersebut tidak sistematis. Namun, dari beberapa studi empiris yang pernah dilakukan, pendekatan yang digunakan berbeda-beda dan batas kemiskinan yang dipakai beragam pula, sehingga hasil atau gambaran mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga berbeda.

Sumber:

 http://ratnasarivicky09.blogspot.co.id/2011/03/kemiskinan-dan-kesenjangan-sosial.html

https://punyaprasetyo.wordpress.com/2012/04/20/cara-cara-yang-pemerintah-lakukan-untuk-mengaatasi-masalah-kemiskinan/

http://pustaka-makalah.blogspot.co.id/2011/03/kesenjangan-sosial.htmlhttp://pustaka-makalah.blogspot.co.id/2011/03/kesenjangan-sosial.html

Nama Kelompok    : Firabian Arisya

                                                Dewy Purnama Sari

                                                Mahathir Al Maulana

Pendapat Tentang PT. Freeport Indonesia

PT.  FREEPORT INDONESIA

PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

“ menurut saya, mungkin lebih baik kalau PT. Freeport segera diambil alih oleh bangsa Indonesia dari perusahaan tambang Amerika Serikat itu dari Tanah Cendrawasih., karena memang pada awalnya PT. Freeport berdiri ditanah Indonesia tepatnya pada tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Hal ini juga dikarenakan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya, contohnya : dari komposisi saham yang dimiliki PT.Freeport Indonesia sebesar 90,64 persen dan pemerintah Indonesia hanya memegang 9,36 persen saham Freeport, maka royalti yang diberikan kepada bangsa Indonesia hanya sebesar satu persen.

Bisa di lihat dengan jelas bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan penghasilan yang sangat sedikit dari operasi perusahaan ini padahal yang punya tanah dan tempat itu adalah orang papua perlu di ketahui bahwa Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport Indonesia sangat tergantung padanya keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Tetapi mungkin bangsa Indonesia mampu menyaingi dan mendapatkan keuntungan yang besar  karena dari sisi teknologi kita sudah bisa bersaing dengan negara lain. Dan di Indonesia sangat banyak memiliki ahli-alih perminyakan dan lain-lain.”

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Mensejahterakan

Keberadaan potensi sumberdaya alam yang melimpah Nnusantara dari waktu kewaktu periode pembangunan ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah, bahkan masyarakat daerah cendrung menanggung akibatnegatif dari eksploitasi Sumber Daya alam tersebut , jika boleh di lakukan kalkulasi antara hasil yang dikeruk dari bumi lambung mangkurat ini dibandingkan dengan pemderitaan rakyat akibatdampak negatif nya maka keberadaankharunia kekayaan alam tersebutjustru menjadi balla(=bencana). Sejarah mencatatbetapa melimpahnya potensi kekayaan hutan berupa kayu Kalimantan Selatan, dengan napsu dan keserakahandibawah kendali oknum-oknum pemerintah yang duduk dipusat pada orde pemerintahahan lalu, dengan memanfaatkan dan berlindung di peraturan dan perundang-undangan yang mampu dibuat(dipesan saat itu), untuk kepentingan pribadi dan golongan tersebut, oknum aparat bersenjatapada saat tersebut dibayar untuk menghadapi dan menakut-nakuti rakyat agar pengerukan Sumber Daya kayu tersebut berjalan mulus,maka ludeslah harta karun yang melimpah ruah tersebut, sementara apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat daerah, tidak ada jalan yang mulus, fasiltas umum yang memadai sertasarana pendidikan yang lengkap yang dapat dinikmati masyarakat,yang ada hanya bencana kekeringan, banjir dan penyakit akibat rusaknya ekosistem, coba seandainya 5 % saja potensi sumberdaya alam kayu tersebut dialokasikan untuk masyarakt daerah, ceritanya akan lain, ekonomi masyarakat akan meningkat sehingga bisa membangun rumah yang permanen bebas banjir, Sumber Daya Manusianya akan meningkat sehingga mampu membangun daerah dan mencegah terjadinya bencana, serta bisa berupaya memulihkan kondisi lingkungan dengan reboisasi swakarsa, sementara Dana Reboisasi yang menjadi hak daerah sampai saat ini masih belum jelas juntrungnya, kalaupun ada program reboisasi hanya sebagai sarana kroni-kroni oknum penguasa saat itu mengeruk keuntungan pribadi dengan membuat reboisasi kamuflase. Akankah kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam hutantersebutterus berlangsung terhadap sumberdaya alam lainnya ? maukah kita masyarakat daerahterus diposisikan jadi penonton dan korban akibat pengerukan SDA oleh pihak lain dengan dalih regulasi dan alasan formil lainnya?Tentunya jika kita berpikiran waras menolak dan bereaksi keras terhadap segala upaya yang menyesengsarakan rakyat daerah. Lalu siapa yang berwenang dan mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan memproteksi rakyat daerah dari tindakan kesewenangan tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab tersebutyang utama ada di pundak pimpinannegeri ini yang diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin, disamping masyarakat juga harus berusaha jangan hanya diam dan pasrah atas perlakuan ketidak adilan tersebut, jangan justru masyarakat yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk bicara dan bersuara,beberapa media lokal,justru turutserta terlibat memuluskan praktek-prektek dari pihak luar tersebut,untuk menyakiti rakyat daerahnya. ”Semut mati dilumbung gula”, itulah fenomena yang nampaknya terjadi dalam pembangunan saat ini. Alangkah ironisnya potensi sumber daya alam nusantara yang begitu melimpah tetapi rakyatnya masih miskin, masih terdapat masyarakat yang mati kelaparan karena gizi buruk, kita mencoba mengungkap salah satu daerah yang berperan sebagai lumbung penghasil tambang batubara nasional yaitu di Kalimantan Selatan, seperti yang dirilis media elektronik TV One 6 balita Kalsel meninggal karena gizi buruk, (TV One 24 Sept, 2009) buktibahwa rakyat Kalsel masih belum sejahtera adalah pencapaian indikator Pembangunan ManusiaKalimantan Selatan berada diurutan 26 dari 33 Provinsi yang direalease Koran Banjarmasin Post tanggal 11 Agustus 2007, yang lebih miris ternyata masih menurut koran tersebut Ketua Komite Ahli Cooporate Social Responsibility(CSR) Award, corporete Forum Community Development(CFCD), Prof. Dr Ir HAM Hardinsyah MS mengatakan IPM Kal-Sel yang berada di peringkat 26 dari 33 provinsi di Indonesia dengan Nilai 67,4. bahkan di regional Kalimantan Kal-Sel menduduki urutan paling buncit. Padahal daerah yang berada diperingkat atas banyak daearah yang tidak memiliki sumber daya alam. Sementara Kalsel kaya”, ujarnyapada seuah seminar. Untuk menaikkan peringkat IPM diperlukan waktu yang sangat lama. Satu peringkat saja memakan waktu sekitar lima tahun. IPM Kal-Sel tahun 2002 sebesar 64,3 kemudian tahun 2004 sebesar 66,7 dan 2005 naik menjadi 67,4 ” jadi kalau Kal-Sel ingin masuk lima besar IPM di Indonesia perlu waktu palaing cepat 50 tahun tukasnya(B.Post, tanggal 11 Agustus 2007).Indikator lain adalah Umur harapan Hidup Kalimantan Selatan rendah hanya 62,4 tahunjauh dibawah standar Umur Harapan Hidup Nasional. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan masih belum mampu membuat rakyat sejahtera, hal tersebut bertentangan dengan produksi sumber daya batubara yangmenempatkan Kalimantan Selatan sebagai penghasilbahan tambang batubara terbesar kedua secara nasional, fakta tersebut menujukkan bahwa daerah Kalimantan Selatan telah dirampok Sumber Daya Alamnya tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat daerahnya, hal tersebut juga terjadi di beberapa provinsi lain di negeri ini. Bertitik tolak dari gambaran perkembangan pembangunandan realitas keadaan kesejahteraan rakyatyang belum berkoorelasi, ternyata jalannya pemerintahan dan pembangunan belum melibatkan dan berorientasi kepada rakyatnya, kedepan diperlukan pemimpin negeri yang bisa membangun dan maju bersama rakyatnya, agar bisa mengelola daerah dan masyarakatnya sejahtera bersama-sama. Untuk dapat meningkatkan akselerasi roda ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan adanya arus investasi yang masuk untuk mengelola potensi sumber daya daerah sehingga mempunyai nilai ekonomi. Perkembangan arus investasi di Indonesia masih belum menggembirakan bahkan menurut hasil survey Japan Bank for International Cooperation(JBIC) tahu 2005 “Indonesia menjadi Negara yang Kurang Menarik untuk Tujuan Investasi”. Daya saing Indonesia pada tahun 2005 berada pada peringkat ke-74 atau turun peringkat dari peringkiat 69 pada tahun 2004(BKPM, 2006). Dan pada tahun 2009 mulai ada perbaikan. Langkah penataan pengembangan potensi daerah yang terarah dan terpadu tidak bisa ditawar lagi harus segera dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dan bekerjasama dengan KADINsebagai praktisi usaha yang ditetapkan oleh undang-undang. Straregi dan langkahpenataan pengembangan potensi daearah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintahsangat perlu di laksanakan agarpengalaman masa lalu dalam pengelolaan potensi daerah yang hanya menguntungkan segelintir orang dari luar jangan sampai terulang dan disamping itu juga dalam rangka mengantisipasi timbulnyafriksi dantuntutan serta protes masayarakat akibatkecemburuan dari pengelolaan yang belum nenerapkan segi keadilan bagi masyarakat daerah, timbulnya kerusauhan dan berbagai protes masyarakat nantinya akan membuyarkan semua investasi yang sudah ditanamkan dan harapan untuk menggaet investor sulit untuk dilakukan akibat cara penanganan yang salah dalam mengelola investasi didaerah. Perlu adanya kesadaan dan tekad semua pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai temapat tujuan investasi yang menyenangkan, aman dan terjamin dimana kondisi tersebut menimbulkan berbondong-bondong investor akan menanamkan modalnya. Hal lain yang sangat penting juga diantisipasi dalam penataan pengelolaan investasi tersebut adalah merubah paradigma penonton menjadi paradigma pelaku usaha agar masyarakat daerah tidak jadi penonton saja melainkan juga turut berperan aktif dalam pengelolaan investasi sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing. Untuk maksud tersebut diusulkan strategi Pengelolan Penataan Potensi Daerah sebagai berikut : 1.Pembentukan Tim Persiapan dan Percepatan Investasi Dalam rangka penataan dan melakukan langkah opersioanal persiapan penataan investasi perlu dibentuk Tim Gabungan dibawah Koordinator Pemerintah dalam hal ini BKPM/BKPMD dan Kadin yang terdiri dari berbagai unsur meliputi instansi pemerintah, akademisi, praktisi usaha, NGO dan komponen lain yang terkait, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Membuat juklak dan juknis standar operasional prosedur Penataan dan percepatan investasi Melakukan sosialisasi dan penyiapan lokasi serta penyiapan masyarakat terhadap kegiatan penataan investasi Menyusun program prioritas investasi masing-masing daerah Melakukan kajian Feasibility studi bekerjasama dengan konsultan Independent Menyusun dan membuat proposal bisnis masing-masing proyek investasi dalam bentuk Proposal bisnis yang memuat tentang informasi yang dapat dipercaya terhadap prospek masing-masing proyek untuk ditawartkan kepada calon Investor Penyiapan surat dukungan dan rekomendasiserta administrative lainnya dari instansi terkait untuk awal atas nama Tim selanjutnya setelah investor berminat serius selanjutnya segala bentuk administrative terrsebut di balik nama atasnama perusahaan investor tersebut. Negosiasi dan Advocasi dan temu bisnisdengan calon investor dan bankir Internasional untuk memasarkan peluang investasi tersebut. Membantu Investor dalam sosialisasi, pembebasan lahan, penyiapan masyarakat dan pengamanan sampai kegiatan pra kontruksi dan dapat dilanjutkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Melakukan pemantauan dan pembinaan dan proteksi serta pengaturan jalannya investasi] Memantau kontribusi manfaat investasi bagi masyarakat dan pemerintah darah, termasuk mencegah timbulnya ekonomi biaya tinggi akibat pungutan-pungutan yang tidak resmi 2.Penetapan Zona Kawasan Pengembangan Investasi dan Distribusinya Untuk dapat menata dan mengelola potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan meminimasi potensi konflik dengan masyarakat maupun sesama pelaku usaha perlu ditetapkan pembagian zona atau wilayah pengembangan investasiyang disepakati dan ditaati semua pihak termasuk masyarakat setempat. Dari potensi yang tersedia berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim Terpadu Percepatan Investasi selanjutnya ditetapkan zoa kawasan investasi dengan distribusi sebagai berikut : a.Zona Pengelolaan Investasi Pengusaha dan Masyarakat Daerah sebesar 30 % dari total potensi yang tersedia b.Zona Pengelolaan Investasi BUMD dan atau BUMN yaitu sebesar 20 % dari potensi yang tersedia c.Zona Pengelolaan Investasi PMDN dan PMA sebesar 50 % yang selanjutnya ditawarkan kepada investor nasional dan Luar negeri. Masing-masing zona atau kawasan dibatasi secara tegas dan diberirambu-rambu dilapangan sehinga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dan perebutan yang dapat menimbulkan konflik. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah zona tersebut diberikan pengertian dan penyuluhan secara intensif agar dapat mengetahui dan selanjutnya mendukung terhadap program tersebut. Kepada masyarakat daerah dibawah koordinasi pemerintah berupaya mengoptimalkan perannya untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya di wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona masayarakat daerah, sehingga dengan telah terdistribusinya potensi tersebut dan termasuk pengaturan alokasi bagi masyarakat daerah tentunya diharapkan masyarakat daerah tidak lagi hanya sebagai penonton melainkan juga diharapkan dapat terlibat usaha langsung yang tentunya hal ini merupakan jalan yang penting untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat(secara detail dituangkan dalam buku yang akan di publikasikan) . Sebagai kata kunci dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat adalah dorong dan libatkan masyarakat daearah untukberusaha dan aktifdalam pengelolaan Sumber Daya Daerah dengan proteksi dan pengawasan langsung oleh Gubernur dan Bupati, saatnya Presiden dan kepala daerah berani melindungi rakyat daerahnya apabila terdapat kebijakan Pusat yang tidak memihak kepadamasyarakatnya.

Referensi :

https://dianyulisady.wordpress.com/2015/03/31/pendapat-tentang-pt-freeport-indonesia/